Oleh : Henddra Widjaja
Editor : Rhenns
JAKARTA, HENDSWAY – Sejarah perjalanan bangsa ini dibentuk oleh gemuruh jalanan dan tajamnya ruang-ruang diskusi. Pada era Orde Baru hingga fajar Reformasi 1998, oposisi dan gerakan kritis ditempa lewat konsolidasi fisik yang terstruktur. Dari mimbar bebas di kampus, simpul-simpul gerakan buruh, hingga aksi demonstrasi yang berhadapan langsung dengan represivitas kekuasaan, ruang publik dihidupkan oleh gagasan konseptual. Perjuangan masa itu tidak sekadar dimotori oleh kemarahan emosional, melainkan oleh tawaran paradigma baru atas tata kelola negara.
Dua dekade berlalu, pusat gravitas gerakan politik tersebut bergeser secara drastis. Mimbar jalanan dan forum diskusi terstruktur yang kaya wacana kini terdesak oleh kolom komentar platform media sosial. Pergeseran ini menandai babak baru dalam demokrasi Indonesia: pencemaran dan pendangkalan dialektika politik.
Pergeseran Ruang Publik: Fenomena Slacktivism dan Industri Algoritma
Ruang publik yang dahulu diimajinasikan oleh filsuf Jürgen Habermas sebagai arena rasional tempat warga berargumen secara kritis, kini telah terkooptasi oleh logika algoritma media sosial. Pergeseran dari aksi lapangan ke perang tagar (hashtag) melahirkan fenomena slacktivism aktivisme dangkal yang merasa telah melakukan tindakan politik besar hanya dengan menekan tombol like, membagikan unggahan, atau menulis komentar pedas.
Para akademisi sosiologi politik menggarisbawahi beberapa faktor utama yang memicu pendangkalan dialektika ini:
Erosi Argumentasi Rasional: Diskusi di kolom komentar jarang menyentuh substansi kebijakan. Kritik kebijakan sering kali merosot menjadi ad hominem (serangan pribadi), ejekan visual (memes), dan umpatan tanpa dasar data.
Jebakan Echo Chamber: Algoritma media sosial mengelompokkan pengguna ke dalam ruang gema yang mengonfirmasi prasangka mereka sendiri. Akibatnya, masyarakat kehilangan kemampuan untuk bertukar pikiran dengan kelompok yang berlawanan pandangan.
Polariasi dan Industri Buzzer: Ruang diskusi publik tidak lagi murni mewakili suara rakyat, melainkan telah dicemari oleh rekayasa persepsi melalui akun-akun anonim dan pasukan buzzer yang mengomodifikasi kemarahan publik demi kepentingan elit.
Kemarahan Tanpa Arah: Risiko Keruntuhan Demokrasi
Pendangkalan dialektika ini menciptakan lanskap sosial di mana masyarakat “marah pada semua orang, marah ke segala arah, namun tanpa arah yang jelas.” Ketika oposisi hanya hidup di kolom komentar dan terpisah dari problem riil rakyat—seperti krisis lapangan kerja, ketimpangan ekonomi, dan penegakan hukum maka kritisisme kehilangan daya dorong transformatifnya.
Sejarah membuktikan bahwa perubahan yang tidak diasuh oleh pikiran dan konsolidasi nyata akan hancur dan berantakan di ujung. Tanpa adanya konsep dasar (counter-idea) yang ditawarkan kepada kekuasaan, riak kemarahan di media sosial hanya menjadi bising sementara yang mudah diredam oleh pragmatisme politik.
Mengembalikan Bobot Dialektika Politik
Untuk menyelamatkan kualitas demokrasi Indonesia dari jebakan pendangkalan digital, diperlukan reorientasi gerakan sipil:
Re-konsolidasi Gerakan Akar Rumput: Mengembalikan fokus kritik politik ke problem nyata masyarakat melalui penguatan organisasi sipil, komunitas, dan kelembagaan yang terorganisir.
Literasi Kritis Digital: Mendorong publik untuk membedakan antara retorika populisme/serangan emosional dengan kritik kebijakan berbasis data yang konstruktif.
Mengisi Oposisi Substantif: Mendorong institusi resmi seperti partai politik di luar pemerintah dan akademisi untuk mengambil alih panggung narasi, sehingga kritik terhadap kekuasaan memiliki bobot konseptual yang matang.
Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa riuh kolom komentar, melainkan dari sejauh mana gagasan-gagasan besar diuji, diperdebatkan, dan diwujudkan demi kesejahteraan rakyat banyak.(*)
