Opini
Oleh : Henddra Widjaja, S.Ak ( Citizen Journalists )
Hendsway, Jakarta – Bagi sebagian generasi yang melewati dekade 70-an hingga pertengahan 90-an, ingatan tentang Indonesia sering kali sewarna dengan hamparan padi yang menguning, swasembada yang dipuji dunia, dan harga-harga kebutuhan pokok yang terkendali. “Piye kabare? Enak zamanku toh?” sebuah seloroh yang belakangan sering muncul di bak-bak truk, adalah manifestasi dari sebuah kerinduan kolektif. Sebuah romantisasi masa lalu yang menempatkan era Orde Baru sebagai oasis kedamaian.
Namun, di balik stabilitas yang tampak mapan itu, sebuah skenario patah hati nasional sedang ditulis. Masyarakat menikmati ketenangan tanpa menyadari bahwa mereka sedang tinggal di dalam rumah indah yang fondasinya perlahan digerogoti rayap. Kenyamanan saat itu adalah kenyamanan semu; sebuah anestesi yang membuat rakyat mati rasa terhadap bom waktu yang sedang berdetak.
Saham Kerusakan yang Ditanam dalam Diam
Saham terbesar dari kerusakan struktural bangsa ini justru ditanam dengan sangat rapi pada masa-masa yang dianggap “enak” itu. Ketika rakyat menepuk dada bangga atas pembangunan gedung-gedung bertingkat dan jalan-jalan beraspal, blueprint (cetak biru) pengelolaan negara sedang dirancang untuk memihak pada segelintir elite.
Pertama, melalui sistem tata kelola sumber daya alam yang sentralistik. Atas nama pertumbuhan ekonomi cepat, izin-izin konsesi hutan, tambang, dan kekayaan bumi Indonesia dibagikan bukan untuk kemakmuran bersama, melainkan sebagai “hadiah” kesetiaan bagi para kroni dan keluarga penguasa. Kontrak-kontrak jangka panjang dengan korporasi asing ditandatangani di balik pintu tertutup, mengikat kedaulatan ekonomi Indonesia hingga bergenerasi-generasi ke depan. Rakyat disuapi dengan subsidi dan harga murah, agar mereka tidak bertanya ke mana perginya ombak besar keuntungan kekayaan alam mereka.
Kedua, adalah pembungkusan budaya korupsi secara legal dan sistemik. Birokrasi dirancang bukan untuk melayani, melainkan untuk patuh pada komando pusat. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tumbuh subur di wilayah abu-abu yang tak tersentuh hukum, karena lembaga hukum itu sendiri telah dijinakkan untuk menjadi tameng penguasa. Rakyat mengira sistem ini bekerja dengan baik, padahal integritas institusi negara sedang dikuras habis hingga keropos.
Ketika Jangkar Stabilitas Ternyata Semu
Satu hal yang membuat rakyat terbuai adalah ilusi “stabilitas politik”. Di era itu, riak-riak perbedaan diredam demi apa yang disebut stabilitas pembangunan. Suara-suara kritis dibungkam sebelum sempat terdengar, dan militer ditarik masuk ke ranah sipil untuk memastikan tidak ada yang mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Masyarakat merasa aman berjalan di malam hari, merasa tenang karena tidak ada pertengkaran politik di televisi. Mereka lupa—atau belum menyadari, bahwa stabilitas yang tidak dibangun di atas fondasi keadilan dan keterbukaan adalah stabilitas yang rapuh. Negara ini mandiri bukan karena fondasi ekonominya yang kuat, melainkan karena topangan modal asing dan utang yang terus menumpuk di balik layar.
Patah Hati di Gerbang ’98
Lalu, tahun 1998 itu pun tiba. Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara menjadi pemantik yang membakar habis seluruh ilusi tersebut. Hanya dalam hitungan bulan, “rumah indah” yang dibanggakan itu runtuh seketika.
Saat itulah patah hati terbesar itu dimulai. Rakyat terbangun dari tidur panjangnya dan mendapati kenyataan pahit: rupiah terjun bebas, harga sembako meroket tak terkendali, dan tabungan seumur hidup menyusut nilainya. Rezim yang selama tiga dekade tampak kokoh dan tak terkalahkan, mendadak rapuh dan jatuh diiringi kepulan asap demonstrasi serta tangisan di jalan-jalan Jakarta.
Tragedi Mei 1998 bukan sekadar peristiwa politik jatuhnya seorang presiden. Itu adalah momen realisasi massal yang menyakitkan. Rakyat baru menyadari bahwa kemakmuran yang mereka rasakan kemarin ternyata dipinjam dari masa depan anak-cucu mereka. Mereka baru sadar bahwa sistem yang korup, utang yang menumpuk, dan kontrak-kontrak yang mengikat telah menggadaikan kedaulatan bangsa ini.
Reformasi 1998 adalah awal dari patah hati yang sulit diobati. Orde Baru memang tumbang dalam semalam, namun virus sistemik yang ditinggalkannya mulai dari mental birokrasi yang korup, rusaknya tatanan hukum, hingga penguasaan SDA oleh segelintir oligarki telah bermetastasis ke dalam tubuh republik. Kita berhasil mengganti nakhodanya, tetapi kita dipaksa terus berlayar menggunakan kapal yang mesinnya sudah telanjur rusak parah oleh masa lalu yang telanjur kita romantisasi. ( *)
