Oleh: Henddra Citizen
JAKARTA, HENDSWAY.ID —Ada sebuah metafora kuno yang kini rasanya menjelma nyata dalam lanskap ekonomi kita: rakyat diletakkan dalam posisi tak ubahnya seperti “sapi perah”. Susunya diperas habis-habisan lewat berbagai instrumen kebijakan, pajaknya ditarik tanpa ampun, dan subsidinya dipangkas hingga harga kebutuhan pokok mencekik leher. Ironisnya, nutrisi dari “susu” yang diperas dari keringat rakyat itu tidak kembali untuk memakmurkan mereka, melainkan diduga kuat mengalir menjadi hidangan pesta pora para tikus koruptor di balik panggung megaproyek negara.
Potret ketidakadilan ini makin telanjang ketika kita menghadapkan realitas harian masyarakat dengan ambisi besar pemerintah. Di satu sisi, negara menggelar proyek raksasa Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran triliunan rupiah yang diklaim demi masa depan generasi bangsa. Namun di sisi lain, dapur rumah tangga masyarakat justru sedang megap-megap akibat hantaman beruntun kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seketika menerbangkan harga beras, cabai, hingga minyak goreng.
Gula-Gula Megaproyek yang Mengundang Tikus
Secara konsep, intervensi pemenuhan gizi adalah langkah yang mulia. Tetapi kita tidak boleh naif dan amnesia terhadap rekam jejak birokrasi di negeri ini. Dalam kultur pengadaan barang yang belum sepenuhnya bersih, proyek dengan anggaran berskala masif dan jalur distribusi hingga ke tingkat desa adalah “gula-gula” yang paling diincar oleh para pemburu rente.
Celah kebocoran terbuka lebar di setiap lini. Mulai dari penunjukan vendor pangan, pengadaan logistik, hingga manipulasi kualitas hidangan di lapangan. Ketika pengawasan lemah, triliunan rupiah uang publik ber berpotensi menjadi ajang bancakan. Di sinilah letak ironinya: atas nama memberi makan bergizi untuk anak sekolah, anggaran negara rawan disunat oleh oknum-oknum berdasi demi mematangkan gizi rekening pribadi mereka sendiri.
Saat para tikus koruptor ini kekenyangan menikmati kue proyek, kas negara mulai menunjukkan gejala defisit. Dan tebak siapa yang disuruh menanggung akibatnya?
Nalar Bengkok Pengelolaan Anggaran
Ketika ruang fiskal APBN mulai sesak akibat pembiayaan proyek-proyek ambisius yang rawan bocor, pemerintah mengambil jalan pintas yang paling instan sekaligus paling kejam bagi masyarakat kecil: mencabut subsidi energi. Kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini adalah bukti nyata bahwa rakyat selalu diposisikan sebagai jaminan pelunas utang atau penambal lubang anggaran.
Logika ini jelas bengkok secara moral. Biaya operasional dan kebocoran anggaran akibat korupsi struktural terjadi di tingkat atas, tetapi instrumen “penyelamatannya” justru memeras kantong masyarakat di tingkat bawah. Kenaikan BBM langsung memicu inflasi di pasar tradisional, membuat upah harian kaum buruh, petani, dan nelayan semakin tidak ada harganya.
Mengapa rakyat yang harus dipaksa hidup hemat dan mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya, sementara para koruptor proyek negara tetap bisa memamerkan gaya hidup mewah tanpa tersentuh? Ini bukan lagi sekadar salah urus ekonomi, melainkan sebuah bentuk penindasan struktural di mana rakyat diperah untuk membiayai sistem yang korup.
Berhenti Memeras Rakyat, Tangkap Para Pemburu Rente
Masyarakat hari ini sudah lelah disuguhi janji-janji manis kesejahteraan yang diiringi dengan kenyataan pahit di dompet mereka. Pemerintah tidak bisa terus-menerus menggunakan tameng “beban anggaran” untuk membenarkan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, sementara keran kebocoran di megaproyek seperti MBG tidak disumbat dengan tindakan hukum yang radikal.
Kunci utama menyelamatkan ekonomi negara bukanlah dengan cara memperlakukan rakyat seperti sapi perah yang bisa diperas kapan saja kas negara menipis. Selamatkan ruang fiskal itu dengan memotong tangan-tangan koruptor yang mencoba merampok proyek negara. Jika pemerintah tetap memelihara ego proyek tanpa berani membersihkan para tikus di dalamnya, maka program seindah apa pun hanya akan menjadi panggung sandiwara: proyeknya dinikmati koruptor, sementara penderitaannya murni ditanggung oleh rakyat.(*)
Respon (1)