Artikel
Oleh : Henddra Widjaja, S.Ak
Hendsway, Palembang – Jauh sebelum mengetok palu program Makan Bergizi Gratis (MBG), para akademisi dan peneliti—termasuk para peraih beasiswa LPDP—sudah menggedor pintu Istana dan Senayan. Melalui studi komprehensif yang rilis sejak tahun 2024, mereka telah menelanjangi cetak biru potensi kegagalan program ini.
Studi tahun 2024 itu menyalakan tiga lampu merah yang sangat jelas: program ini mengancam 46% komunitas UMKM lokal, membuka titik-titik rawan korupsi di setiap lini pasokan (SPPG), hingga mengancam keselamatan anak-anak lewat potensi keracunan massal. Para ilmuwan menyodorkan semua masukan ilmiah ini sebelum pemerintah mengeksekusi kebijakan ugal-ugalan tersebut.
Namun, apa respons penghuni Senayan dan Istana? Mereka menganggap angin lalu kajian ilmiah tersebut. Penghuni kekuasaan bahkan mengabaikan pembuatan naskah akademik kebijakan ini. Di negara yang memiliki ribuan profesor dan kampus-kampus hebat, pemerintah justru melahirkan kebijakan ratusan triliun Rupiah tanpa landasan akademis yang kuat. Hasilnya? Hari ini, setelah program berjalan, rakyat menyaksikan semua kekhawatiran itu mewujud menjadi kenyataan pahit. Korupsi merebak di mana-mana, dan para “Maling Berkedok Gizi” asyik berpesta pora.
Dapur Logistik: Parpol, Ormas, dan Yayasan Mengapling Anggaran
Akar dari hancurnya tata kelola MBG ini sebenarnya sangat sederhana: sejak dari hulu, kepentingan partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga yayasan-yayasan sekutu kekuasaan diduga kuat telah mengapling dan menguasai “dapur” program ini.
Ketika kepentingan bagi-bagi jatah politik mengotori dapur kebijakan sejak awal, maka lumpuhlah fungsi pengawasan secara otomatis. Program yang memanggul jargon demi memperbaiki gizi anak bangsa ini, pada realitasnya justru berubah menjadi proyek bancakan yang menggemukkan rekening para makelar politik.
Kini, ketika nasi sudah menjadi bubur dan korupsi massal terbukti membongkar borok program ini, pemerintah mungkin akan maju ke podium dengan muka memelas untuk meminta empati publik. Mereka akan menjanjikan evaluasi di sisa waktu tiga setengah tahun ke depan. Namun, mari kita gunakan akal sehat: Negara ini bukan perusahaan swasta! Dalam bisnis korporasi, salah kelola mungkin hanya merugikan neraca keuangan internal milik segelintir bos. Namun dalam tata kelola negara, setiap satu Rupiah uang yang menguap karena korupsi akibat kebijakan cacat lahir, memeras darah dan keringat seluruh rakyat Indonesia yang menanggung kerugiannya.
Menangkap Koruptor Tidak Menyelamatkan Uang yang Hilang
Panggung sandiwara penegakan hukum mungkin akan sibuk menggiring satu per satu pejabat atau pelaksana proyek yang korupsi ke balik jeruji besi. Namun kita harus bertanya: Apakah aksi menangkap tikus-tikus itu akan mengembalikan uang ratusan triliun yang sudah telanjur menguap ke kas negara? Apakah rompi oranye para koruptor bisa menggantikan gizi anak-anak yang sudah menjadi korban? Jawabannya jelas, tidak.
Tragedi MBG ini membuktikan secara nyata betapa berbahayanya ketika syahwat populisme dan “politik keren” memaksa untuk mengangkangi kajian akademik yang rigid. Ketika penguasa mendesain kebijakan hanya bermodal bisikan kanan-kiri-depan-belakang tanpa basis ilmiah, mereka tidak sedang melahirkan solusi, melainkan sedang memproduksi bualan politik yang menghancurkan uang negara.
Rakyat tidak membutuhkan pengakuan dosa atau permintaan maaf yang terlambat dari pemerintah. Rakyat menuntut pertanggungjawaban nyata atas kebijakan yang penguasa paksakan secara buta sejak awal. Berhentilah bersandiwara menggunakan kotak nasi, jika di belakang layar, para maling berkedok gizi terus menggerogoti anggaran negara!
Referensi: Dari berbagai sumber
